Pasal 2 Ayat 1, 2, dan 3

  • Memahami bunyi pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945 dengan mengetahui arti atau makna dari masing-masing ayat
  • Pasal 2 termasuk ke dalam BAB II yang membahas mengenai “Majelis Permusyawaratan Rakyat”

Pasal 2 di sini membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

MPR RI merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Beberapa tugas dan wewenang MPR RI, meliputi:

  • Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
  • Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum
  • Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
  • Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden
  • Memilih Wakil Presiden
  • Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Bunyi pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) memiliki isi atau makna penjelasan mengenai “Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat“.

Pasal 2 Ayat 1

Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ****)

Arti / Maksud Bunyi Pasal 2 Ayat 1 UUD NRI 1945

Susunan keanggotaan MPR yang di dalamnya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dimaksudkan untuk meningkatkan legitimasi MPR.

Dengan demikian, MPR terdiri atas DPR dan DPD, yang semuanya itu dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilihan umum (pemilu).

Berdasar ketentuan tersebut juga jelas, bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD, bukan lembaga DPR dan DPD.

Pasal 2 Ayat 2

Pasal 2 Ayat 2 UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Arti / Maksud Bunyi Pasal 2 Ayat 2 UUD NRI 1945

Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPR paling sedikit adalah sekali dalam 5 tahun.

Jadi, apabila dalam 5 tahun masa jabatan tersebut, tentu boleh melakukan sidang lebih dari sekali, dengan cara mengadakan persidangan istimewa.

Sidang Istimewa MPR adalah sidang yang diselenggarakan oleh MPR atas permintaan dari DPR atau Sidang Tahunan Majelis, dalam rangka meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan putusan Majelis.

Sidang Istimewa MPR biasanya diselenggarakan apabila Presiden dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan menyimpang dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang selanjutnya pertanggungjawaban tersebut dilakukan dalam Sidang Istimewa.

Biasanya, Sidang Istimewa mengarah kepada upaya pemakzulan (proses penjatuhan dakwaan oleh sebuah badan legislatif secara resmi, terhadap seorang pejabat tinggi negara).

Sidang MPR sah apabila dihadiri oleh:

  • Sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR, guna memutus usul dari DPR dalam memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden.
  • Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR, guna mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD).
  • Sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya.

Pasal 2 Ayat 3

Pasal 2 Ayat 3 UUD 1945

Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Arti / Maksud Bunyi Pasal 2 Ayat 3 UUD NRI 1945

Putusan MPR sah, apabila disetujui:

  • Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir, guna memutus usul dari DPR dalam memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden.
  • Sekurang-kurangnya 50% + 1 dari seluruh jumlah Anggota MPR, guna memutus perkara-perkara yang lainnya.

Sebelum dilakukan pengambilan putusan dengan suara terbanyak, terlebih dahulu dilakukan upaya pengambilan putusan secara musyawarah, sehingga mampu mencapai hasil mufakat.

Daftar Pasal Lengkap

Daftar pasal lengkap Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1 sampai 37), dalam rincian daftar isi berikut ini.

Daftar Isi: Daftar Pasal UUD 1945 Amandemen Terbaru (Lengkap)
Daftar pasal UUD 1945 amandemen terbaru, mulai dari pasal 1 sampai 37.

Sebelumnya: Pasal 1 UUD 1945
Pasal 1 membahas mengenai “Bab I: Bentuk dan Kedaulatan”.

Selanjutnya: Pasal 3 UUD 1945
Pasal 3 membahas mengenai “Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3

  • Memahami bunyi pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945 dengan mengetahui arti atau makna dari masing-masing ayat
  • Pasal 1 termasuk ke dalam BAB I yang membahas mengenai “Bentuk dan Kedaulatan”

Pasal 1 di sini membahas tentang bentuk dan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Yang mana, dapat dikatakan bahwasannya kedaulatan Republik Indonesia berada di tangan rakyat itu sendiri.

Perlu diketahui juga, jika Negara Indonesia merupakan negara hukum. Jadi, apabila terjadi permasalahan di segala aspek kehidupan di segala lini atau sektor akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bunyi pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) memiliki isi atau makna penjelasan mengenai “Bab I: Bentuk dan Kedaulatan”.

Pasal 1 Ayat 1

Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Arti / Maksud Bunyi Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI 1945

Yang dimaksud dengan negara kesatuan adalah suatu bentuk negara di mana penyelenggaraan tersebut dilakukan sebagai suatu kesatuan yang tunggal, dengan menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi.

Adapula satuan dari sub-nasional yang dibawahinya, memiliki peran untuk menjalankan kekuasaan tertentu dari pemerintah pusat, yang sifatnya didelegasikan.

Sedangkan itu, yang dimaksud dengan republik merupakan bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh Presiden dengan dikawal oleh rakyat.

Sehingga, Indonesia menjadi negara dengan bentuk negara kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik, yang selanjutnya dinamakan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Pasal 1 Ayat 2

Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***)

Arti / Maksud Bunyi Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tak lagi diemban atau dilakukan oleh sebuah lembaga yang dinamakan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), melainkan dilakukan berdaskan dari sistem konstitusi.

Atau dengan kata lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat terbagi ke dalam berbagai institusi dan atau aturan konstitusi yang terdapat dan ditentukan di dalam UUD 1945.

Maka, pasca amandemen, kedaulatan rakyat selain dilakukan oleh MPR, dilakukan pula oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan seterusnya.

Pasal 1 Ayat 3

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

Arti / Maksud Bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945

Segala hal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sepenuhnya telah diatur berdasarkan hukum yang berlaku.

Negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum Pancasila, yakni negara hukum yang didasarkan terhadap bunyi Pancasila.

Daftar Pasal Lengkap

Daftar pasal lengkap Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1 sampai 37), dalam rincian daftar isi berikut ini.

Daftar Isi: Daftar Pasal UUD 1945 Amandemen Terbaru (Lengkap)
Daftar pasal UUD 1945 amandemen terbaru, mulai dari pasal 1 sampai 37.

Selanjutnya: Pasal 2 UUD 1945
Pasal 2 membahas mengenai “Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat”.